PELINDUNGAN KONSUMEN


1.    Pengertian Perlindungan Konsumen
                Berdasarkan UU no.8 Pasal 1 Butir 1 Tahun 1999, tentang perlindungan konsumen  disebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen.Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.
                Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.
                Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.
Disamping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya Undang-undang tentang Perlindungan Konsume ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti:
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi Undang-undang;
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing The World

2.    Asas Perlindungan Konsumen
                Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal 2, ada lima asas perlindungan konsumen.
1)      Asas manfaat
Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi kepentingankonsumen dan pelau usaha secara keseluruhan.

2)      Asas keadilan
Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bias diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknyadan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3)      Asas keseimbangan
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual. d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen.

4)      Asas keamanan dan keselamatan konsumen
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5)      Asas kepastian hokum
Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

3.    Tujuan Perlindungan Konsumen
                Dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut.
·         Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
·         Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
·         Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, dan menuntut hak- haknya sebagai konsumen.
·         Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
·         Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
·         Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.


Sumber : http://mardyantongara.wordpress.com/2013/04/16/perlindungan-konsumen/

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SOSOK KETUA KPK

Gambar
Sebelum terpilih menjadi pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tak banyak orang yang tahu siapa Abraham Samad. Tak heran kalau banyak yang memandang sebelah mata atas kemampuan, keberanian, dan keseriusannya dalam membongkar kejahatan korupsi di Negeri ini. beningpost.com Dahulunya Abraham Samad adalah aktivis antikorupsi di advokat maupun LSM. Menurutnya waktu Dia berperan sebagai aktivis, posisinya hanya mengawasi saja. Perbedaan setelah Dia berada di KPK, adalah di KPK punya kewenangan luar biasa yang diatur dalam undang-undang, seperti kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi. Abraham Samad sejak menjadi mahasiswa sudah mulai aktif di dunia pemberantasan korupsi. Sejak itu Dia merasa gelisah, karena Dia tidak mau kekayaan Negara ini dirampas oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Terkait dengan kepemimpinannya yang tergolong muda dan tidak berasal dari birokrat dan penegak hukum sebelumnya. Cara Dia memimpin di KPK adalah Di
Lanjutannya niiihh......!!!

MENGENAL TENTANG BPK

BPK adalah sebuah lembaga Negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan Negara. Peran dan tugas pokoknya bisa diuraikan dalam dua hal. Pertama, BPK adalah pemeriksa semua asal-usul dan besarnya penerimaan Negara, dari manapun sumbernya. Kedua, BPK harus mengetahui tempat uang Negara itu disimpan dan untuk apa uang Negara itu digunakan. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) didirikan pada 1 Januari 1947. Karena itu, 1 Januari dinyatakan sebagai Ulang Tahun BPK. Pemilihan anggota BPK dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. BPK memeriksa seluruh keuangan Negara yang meliputi penerimaan Negara, baik berupa pajak maupun non pajak, seluruh aset dan utang-piutang Negara, penempatan kekayaan Negara, serta penggunaan pengeluaran Negara. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara. Dan yang diperiksa oleh BPK adalah Pemerintah P
Lanjutannya niiihh......!!!

MEREKA ITU SEPERTI NANO-NANO

Gambar
       Seperti judulnya Mereka ini banyak rasanya, bukan karena Mereka bisa di makan yaa. ^-^ Maksudnya kebersamaan dengan Mereka itu sudah mengalami banyak rasa, kadang manis, pahit, sepet, sampi rasa pedas pun Kita alami. Yuups.. Mereka adalah Kakak-kakak dan adikku. Saya perkenalkan satu per satu yaa!        Kakakku yang pertama namanya Rizma, Aku sering memanggilnya 'Teteh'. Dia kakak yang baik, pinter, perhatian, yaa seperti kakak-kakak pada umumnya deh. Kakak keduaku namanya Pras, Aku sering memanggilnya 'Mas bes'. Nggak tau kenapa dari kecil Aku selalu memanggilnya dengan sebutan itu. ^-^ Dia sosok kakak yang baik, sabar menghadapi adik-adiknya. Dan yang terakhir namanya 'Rian'. Dia adikku satu-satunya, hanya beda satu tahun dariku, dan Kalau orang yang baru bertemu dengan Kita, Mereka pasti menyangka Aku ini adiknya rian. Heuuhh.. ya memang sih Dia len=bih tinggi dariku. Dan itu hal yang paling menyebalkan. Eh tapi.. nggak deh, seharusnya seneng dong
Lanjutannya niiihh......!!!