ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

1. Pengertian Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
“Antitrust” untuk pengertian yang sepadan dengan istilah “anti monopoli” atau istilah “dominasi” yang dipakai masyarakat Eropa yang artinya juga sepadan dengan arti istlah “monopoli” Disamping itu terdapat istilah yang artinya hampir sama yaitu “kekuatan pasar”. Dalam praktek keempat kata tersebut, yaitu istilah “monopoli”, “antitrust”, “kekuatan pasar” dan istilah “dominasi” saling dipertukarkan pemakaiannya. Keempat istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan dimana seseorang menguasai pasar ,dimana dipasar tersebut tidak tersedia lagi produk subtitusi yang potensial, dan terdapatnya kemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan harga produk tersebut yang lebih tinggi, tanpa mengikuti hukum persaingan pasar atau hukum tentang permintaan dan penawaran pasar.

2. Asas dan Tujuan
Asas
Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.
Tujuan
Undang-Undang (UU) persaingan usaha adalah Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999) yang bertujuan untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan persaingan. Kepedulian utama dari UU persaingan usaha adalah promoting competition dan memperkuat kedaulatan konsumen.

3. Kegiatan yang dilarang Anti Monopoli
Kegiatan yang dilarang berposisi dominan menurut pasal 33 ayat 2.Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Menurut pasal 33 ayat 2 “ Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Jadi, sektor-sektor ekonomi seperti air, listrik, telekomunikasi, kekayaan alam dikuasai negara tidak boleh dikuasai swasta sepenuhnya .

4. Perjanjian yang dilarang Anti Monopili dan Persaingan Usaha
Perjanjian yang dilarang dalam UU No.5/1999 tersebut adalah perjanjian dalam bentuk sebgai berikut :
(a) Oligopoli
(b) Penetapan harga
(c) Pembagian wilayah
(d) Pemboikotan
(e) Kartel
(f) Trust
(g) Oligopsoni
(h) Integrasi vertikal
(i) Perjanjian tertutup
(j) Perjanjian dengan pihak luar neger
Perjanjian yang dilarang penggabungan, peleburan, dan pengambil-alihan :
Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan/Badan Usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan/Badan Usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasivadari Perseroan/Badan Usaha yang menggabungkan beralih karena hukum kepadaPerseroan/Badan Usaha yang menerima Penggabungan dan selanjutnya Perseroan/Badan Usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan/Badan Usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan/Badan Usaha baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan/Badan Usaha yang meleburkan diri dan Perseroan/Badan Usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memperoleh atau mendapatkan baik seluruh atau sebagian saham dan atau aset Perseroan/Badan Usaha. yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan/Badan Usaha tersebut .

5. Sanksi dalam Anti Monopoli dan Persaingan Usaha
Pasal 36 UU Anti Monopoli, salah satu wewenang KPPU adalah melakukan penelitian, penyelidikan dan menyimpulkan hasil penyelidikan mengenai ada tidaknya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Masih di pasal yang sama, KPPU juga berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar UU Anti Monopoli. Apa saja yang termasuk dalam sanksi administratif diatur dalam Pasal 47 Ayat (2) UU Anti Monopoli. Meski KPPU hanya diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif, UU Anti Monopoli juga mengatur mengenai sanksi pidana. Pasal 48 menyebutkan mengenai pidana pokok. Sementara pidana tambahan dijelaskan dalam Pasal 49.
Pasal 48
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp5.000.000.000 ( lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupialh), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.
Pasal 49
Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
a. pencabutan izin usaha; atau
b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyjavascript:void(0)ebabkan timbulnva kerugian pada pihak lain.
Aturan ketentuan pidana di dalam UU Anti Monopoli menjadi aneh lantaran tidak menyebutkan secara tegas siapa yang berwenang melakukan penyelidikan atau penyidikan dalam konteks pidana.

Sumber : WARTAWARGA GUNADARMA

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SOSOK KETUA KPK

Gambar
Sebelum terpilih menjadi pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tak banyak orang yang tahu siapa Abraham Samad. Tak heran kalau banyak yang memandang sebelah mata atas kemampuan, keberanian, dan keseriusannya dalam membongkar kejahatan korupsi di Negeri ini. beningpost.com Dahulunya Abraham Samad adalah aktivis antikorupsi di advokat maupun LSM. Menurutnya waktu Dia berperan sebagai aktivis, posisinya hanya mengawasi saja. Perbedaan setelah Dia berada di KPK, adalah di KPK punya kewenangan luar biasa yang diatur dalam undang-undang, seperti kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi. Abraham Samad sejak menjadi mahasiswa sudah mulai aktif di dunia pemberantasan korupsi. Sejak itu Dia merasa gelisah, karena Dia tidak mau kekayaan Negara ini dirampas oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Terkait dengan kepemimpinannya yang tergolong muda dan tidak berasal dari birokrat dan penegak hukum sebelumnya. Cara Dia memimpin di KPK adalah Di
Lanjutannya niiihh......!!!

MENGENAL TENTANG BPK

BPK adalah sebuah lembaga Negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan Negara. Peran dan tugas pokoknya bisa diuraikan dalam dua hal. Pertama, BPK adalah pemeriksa semua asal-usul dan besarnya penerimaan Negara, dari manapun sumbernya. Kedua, BPK harus mengetahui tempat uang Negara itu disimpan dan untuk apa uang Negara itu digunakan. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) didirikan pada 1 Januari 1947. Karena itu, 1 Januari dinyatakan sebagai Ulang Tahun BPK. Pemilihan anggota BPK dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. BPK memeriksa seluruh keuangan Negara yang meliputi penerimaan Negara, baik berupa pajak maupun non pajak, seluruh aset dan utang-piutang Negara, penempatan kekayaan Negara, serta penggunaan pengeluaran Negara. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara. Dan yang diperiksa oleh BPK adalah Pemerintah P
Lanjutannya niiihh......!!!

MEREKA ITU SEPERTI NANO-NANO

Gambar
       Seperti judulnya Mereka ini banyak rasanya, bukan karena Mereka bisa di makan yaa. ^-^ Maksudnya kebersamaan dengan Mereka itu sudah mengalami banyak rasa, kadang manis, pahit, sepet, sampi rasa pedas pun Kita alami. Yuups.. Mereka adalah Kakak-kakak dan adikku. Saya perkenalkan satu per satu yaa!        Kakakku yang pertama namanya Rizma, Aku sering memanggilnya 'Teteh'. Dia kakak yang baik, pinter, perhatian, yaa seperti kakak-kakak pada umumnya deh. Kakak keduaku namanya Pras, Aku sering memanggilnya 'Mas bes'. Nggak tau kenapa dari kecil Aku selalu memanggilnya dengan sebutan itu. ^-^ Dia sosok kakak yang baik, sabar menghadapi adik-adiknya. Dan yang terakhir namanya 'Rian'. Dia adikku satu-satunya, hanya beda satu tahun dariku, dan Kalau orang yang baru bertemu dengan Kita, Mereka pasti menyangka Aku ini adiknya rian. Heuuhh.. ya memang sih Dia len=bih tinggi dariku. Dan itu hal yang paling menyebalkan. Eh tapi.. nggak deh, seharusnya seneng dong
Lanjutannya niiihh......!!!