KEMBALI KE EKONOMI KERAKYATAN

Krisis ekonomi yang melanda dunia sekarang ini adalah krisis kapitalisme. Kapitalisme membawa kesengsaraan bagi dunia dan gagal mensejahterakan rakyat. Ironisnya para pengambil kebijakan ekonomi di Indonesia beralih dari neoliberal ke kapitalisme. Pemerintahan sudah berkali-kali ganti dari era reformasi, tetapi ekonomi di Indonesia selalu tunduk pada kepentingan asing dan lembaga-lembaga donor internasional. 

Sebelum kita membahas lebih jauh, Saya ingin memberikan gambaran tentang perbedaan antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi kerakyatan. Secara umum tujuan keduanya sama yaitu, untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Perbedaannya adalah cara dan proses untuk mencapai kesejahteraan tersebut. Sistem ekonomi kapitalis adalah proses produk dan penindustrian barang dan jasa yang dimiliki individu, serta modal kapitalisnya dijadikan investasi ke perusahan-perusahaan baru. Dan menjadikan lapangan pekerjaan yang sangat luas. Namun sangat diragukan pemanfaatan atas laba yang diperoleh. Sedangkan sistem ekonomi kerakyatan adalah proses peningkatan kehidupan masyarakat bawah. Dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan, menaikan upah buruh, menggali potensi yang ada, mebuat lahan perkebunan/pertania, dan lain-lain. 
Sekarang kita masuk ke masalah intinya!

Kondisi krisis global yang dipicu kegagalan kapitalisme AS, seharusnya membuat pemerintah berani berfikir jujur bahwa sudah saatnya Indonesia melepaskan diri dari jeratan sistem kapitalisme ini. Kapitalisme jelas tak cocok untuk rakyat Indonesia. Kapitalisme yang tak terkendali hanya menguntungkan yang kuat dan yang lemar malah terpinggirkan.

http://disnak.sumbarprov.go.id
Sistem ekonomi yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang tertuang dalam konstitusi UUD 1994 pasal 33. Intinya perekonomian disusun atas asas kekeluargaan dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara berkuasa atas aset-aset strategi yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Dalam ekonomi kerakyatan, rakyat berpartisipasi dan terlibat secara luas dalam aktivitas ekonomi. Pembangunan ekonomi berstandar pada 3 prinsip, yaitu :


1. Community Oriented yaitu prinsip pembangunan yang berorientasi pemenuhan kebutuhan 
    nyata masyarakat.

2. Community Based yaitu prinsip pembangunan yang didasarkan pada keadaan sumber daya  
    masyarakat bersangkutan.
3. Communitu Managed yaitu prinsip pengelolaan pembangunan oleh masyarakat  
    bersangkutan.


Tiga prinsip ini menjadi spirit pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Dengan limpahan SDA yang besar, maka mekanisme sistemik yang mengatur tata kelola penggunaan sumber daya tersebut, harus dikontrol kuat oleh negara sebagai representasi kepentingan rakyat, bukan negara sebagai representasi kepentingan asing.

Sistem ekonomi kapitalis memberi tempat istimewa pada pemilik modal berskala besar. Sementara dalam ekonomi kerakyatan, rakyat mendominasi struktur dunia usaha, bukan menjadi objek semata. Dengan menjadikan rakyat sebagai aktor utama perputaran roda ekonomi, aktivitas ekonomi rill terus bertumbuh. Dalam sistem kapitalis biasanya laju perdagangan uang melampaui laju pertumbuhan sektor rillnya. Jelas sekali, keluar dari jeratan sistem ekonomi kapitalis merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menjalankan sistem ekonomi kerakyatan yang lebih memiliki akar dalam tradisi Indonesia.

Saat ini harapan rakyat Indonesia kepada para pemimpin adalah pemimpin dapat membawa rakyat pada standar hidup yang lebih baik, tersedianya lowongan pekerjaan yang seimbang dengan jumlah SDM, berkurangnya kesenjangan, pemerataan kemakmuran, dan diterapkannya keadilan sosial. Untuk itu kembalilah ke ekonomi kerakyatan.....

Terinspirasi dari Bapak Fadli Zon

Komentar

Postingan populer dari blog ini

SOSOK KETUA KPK

MENGENAL TENTANG BPK

MEREKA ITU SEPERTI NANO-NANO